::. GO MEDAN .::|:CEPAT-LUGAS-FAKTA-BERANI:

LANGKAT-Selama 10 jam menjalani pemeriksaan untuk dimintai keterangannya dihadapan tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jalan Rasuna Said Kav C 1 Kuningan Jakarta Selatan Rabu (4/11) lalu, membuat Abdullah Abdurrahim,mantan anggota DPRD Langkat periode 1999-2004 dari Partai Bulan Bintang (PBB) sedikit lega. Soalnya, dia telah mengungkapkan semua persoalan terkait kasus dugaan korupsi APBD Langkat TA 2000-2007 senilai Rp102 miliar kepada KPK. Tapi jangan senang dulu, sebab yang terkait korupsi fhanter gate APBD Langkat, kini komisi tengah `dibidik` calon tersangkanya.
``Kemarin (4/11), saya dimintai keterangan KPK selama 10 jam, mulai dari pukul 10.00 Wib hingga pukul 20.00 Wib, meski pemeriksaan berlangsung lama, tapi saya lega setelah memberikan seluruh keterangan yang diminta oleh penyidik KPK,``kata Abdullah ketika dikonfirmasi via selulernya, Kamis (5/11).
Dalam pemeriksaan tersebut, dirinya dicecar dengan puluhan bahkan ratusan pertanyaan terkait dugaan koruspi Rp102 miliar dimasa kepemimpinan Syamsul Arifin.
``Wah, nggak tahu lagi saya berapa jumlah pertanyaanya, bayangkan dari jam 10 pagi hingga jam 8 malam hanya tiga kali istirahat, mungkin ratusan pertanyaan sudah saya jawab,``akunya bersemangat.
Pemeriksaan itu sendiri, sambung Abdullah, hanya sebatas meminta klarifikasi atau pembenaran dugaan korupsi APBD Langkat sejak tahun 2000-2007 yang sudah dilimpahkan badan pemeriksa keuangan (BPK) kepada KPK beberapa waktu lalu. "Mereka cuma minta klarifikasi kita saja, karena bukti awal dari BPK sudah ada,"sambungnya dari balik telepon.
Dalam kasus ini, dirinya hanya memberikan keterangan terkait dugaan mark up pembelian 43 unit mobil panther untuk anggota dewan.
``Kapasitas saya diperiksa di KPK untuk klarifikasi dugaan mark up pembelian mobil panther untuk anggota dewan, namun ini merupakan salah satu item dari Rp102 miliar dana APBD Langkat yang kini ditangani KPK,``tambahnya.
Dengan penuh semangat, Abdullah juga mengungkapkan, rasa suka citanya atas dibukanya kembali kasus dugaan korupsi APBD Langkat ini oleh KPK, pasalnya, kasus yang kini tengah ditangani oleh KPK pernah juga dilaporkannya ke Poldasu beberapa tahun lalu, namun sampai saat ini tak diketahui hasil pemeriksaanya.
``Saya bangga bisa memberikan keterangan kepada KPK, karena kasus ini juga sempat saya laporkan ke Poldasu, namun hasilnya tak ada,``kesalnya.
Selain Abdullah, Direktur CV Anshor Bintang Sembilan, Maksin, juga ikut dimintai keterangannya oleh penyidik KPK, namun Maksin sendiri tidak menghadiri panggilan tersebut.
``Selain saya, Direktur CV Ansor Bintang Sembilan Mukhsin juga dijadwalkan diperiksa dengan saya, tapi dia tidak hadir,``ungkap Abdullah.
Selain kasus Panthergate, dugaan korupsi dana rehabilitasi Bukit Lawang juga turut menjadi bagian pemeriksaan KPK atas pembobolan uang APBD senilai Rp102 miliar tersebut.
``Ada beberapa aite, selain Phanter gate, dana re3habilitasi Bukit Lawang juga termasuk dan masih banyak lagi dana-dana lain yang termaktub dalam dugaan korupsi Rp102 miliar tersebut,``tandas Abdullah.
Sebelumnya, mantan anggota dewan yang lain, Ahmad Gazali Syam juga sudah menjalani pemeriksaan di KPK selama 9 jam. Sayangnya, Gazali Syam enggan memberikan keterangan detail terkait pemeriksaan atas dirinya ketika dihubungi wartawan belum lama ini.(Pra/Artam)